Perkuat Kerjasama Pusat dan Daerah.

  • Whatsapp

Jakarta TKTNEWS net-Dalam Mewujudkan Akselerasi Program Pemerintah Menuju Indonesia Maju
14/11/2019
Wakil Presiden K.H. Ma’ruf amin Tujuan melayani masyarakat adalah agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hidupnya dengan baik. Semua penyelenggara negara berkewajiban memberi pelayanan terbaik kemasyarakat, untuk itu perlu memperkuat kerjasama antara jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah guna mewujudkan Indonesia Maju.

“Saya ingin serukan agar Pemerintah Pusat dan Daerah berjalan beriringan untuk wujudkan cita-cita bangsa menuju masyarakat sejahtera, Indonesia maju,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat memberikan sambutan pada penutupan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sentul Internasional Circuit Center (SICC), Rabu malam (13/11/2019) Kemaren

Lebih lanjut Wapres menyatakan bahwa semua penyelenggara negara berkewajiban memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat oleh karena itu koordinasi harus dilaksanakan dengan baik.

Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Forkopimda merupakan sarana melakukan penyamaan pandangan program prioritas Pemerintah Jokowi – Ma’ruf Amin untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu dalam pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi.

Melalui 5 (lima) prioritas pemerintah tersebut, pemerintah berharap dapat melaksanakan percepatan transformasi Indonesia menjadi negara maju, Saya harap agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bersama-sama memastikan 5 (lima) prioritas tersebut terlaksana.

“Saya harapkan 5 (lima) prioritas tersebut juga dipahami dan didukung seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Masyarakat,” tegas Wapres.

Lebih jauh wapres memaparkan mengenai salah satu bagian penting dari prioritas transform ekonomi adalah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat terbawah agar produktif sehingga menghasilkan tambah.

Dalam pemaparannya Wapres menyatakan bahwa dalam periode pertama, Pemerintah Presiden Jokowi, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 9,41% pada tahun 2019. Tapi kita tidak boleh puas diri, agar penurunan tingkat kemiskinan tersebut lebih cepat lagi dan berlangsung menyeluruh.

“Meskipun tingkat kemiskinan 1 digit tapi kemiskinan masih cukup besar yaitu sekitar 25 juta jiwa”,” terangnya.

Selain kemiskinan¸ tingkat ketimpangan juga masih cukup tinggi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan tidak cukup lewat bantuan sosial namun perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat terbawah, dan pemberdayaan melalui UMKM menjadi kunci utama.

“Hal ini menjadi penting karena jumlah unit usaha mikro kecil sebanyak 98,7 % dari seluruh unit usaha dan mampu menyerap sekitar 75,3 % dari jumlah pekerja secara keseluruhan,” papar Wapres.

Disisi lain Wapres menilai, produktivitas usaha mikro kecil (UMK) masih rendah sehingga tidak mampu menghasilkan nilai tambah untuk mensejahterakan masyarakat bawah, sehingga diperlukan upaya terpadu yang berkelanjutan.

Di hadapan para gubernur, wapres juga menjelaskan bahwa pemberdayaan itu harus difokuskan pada 3 hal. Kesatu tingkatkan kapasitas UMKM mengingat sebagian besar UMK memiliki tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya akses bahan baku dan pemasaran serta akses pemodalan terbatas.

Kedua memperbaiki lembaga keuangan berbasis bank dan mikro agar dapat memudahkan UMK memperoleh pembiayaan.

Ketiga penyederhanaan atau mungkin penghapusan izin regulasi karena banyak pengurusan izin sehingga yang menghambat UMK berkembang.

Prioritas lain yang menjadi sorotan Wapres adalah mengenai reformasi birokrasi.

“Saya menghargai capaian kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, khususnya dalam memperbaiki manajemen kinerja dengan menggunakan indikator terukur;” tuturnya.

“Namun perbaikan tersebut belum optimal, ibarat penyakit, baru menyentuh lapisan kulit, dan sisi luar birokrasi, kedepan harus sampai ke organ vital seperti paru-paru, jantung,” imbuhnya.

Wapres menambahkan bahwa reformasi birokrasi Pemerintah menjadi akselerator capaian lima program prioritas Pemerintah untuk Indonesia maju.

“Program reformasi birokrasi ke depan perlu difokuskan pada 4 hal yaitu regulatory reform, reform budaya kerja, reform mental, dan reform struktural untuk mendorong efisiensi dan transformasi digital,” urainya.

Selain itu dalam penjelasannya Wapres juga menegaskan capaian manfaat dalam pengukuran kinerja dilihat dari produktivitasnya.

“Tepat, cermat, cepat tapi juga manfaat, pengukuran kerja dilihat dari produktifitas, dan hasil, bukan pada proses dan besarnya anggaran,” tegasnya.

“Perlu komitmen semua pemangku amanat konsittusi pemerintah, tanpa komitmen, kerja sama dan koordinasi kuat semua sektor antara pusat daerah maka prioritas Indonesia Maju Presiden sulit jadi kenyataan,” tandasnya.

Diakhir sambutanya Wapres mengingatkan semua pihak mengenai pentingnya menjaga situasi yang kondusif, kejadian yang timbul di negara lain akhir-akhir ini seperti mewabah virus diskonten yaitu kerusuhan sosial akibat ketidakpuasan publik terhadap pemerintah perlu diwaspadai.

Wapres mencontohkan apa yang terjadi di Chili, Libanon dipicu oleh kebijakan yang tidak diterima oleh sebagai besar warganya sehingga menimbulkan kerusuhan sosial yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan jalannya pemerintahan.

“Saya minta kita sering mendengar aspirasi di masyarakat dan aktif melakukan komunikasi yang baik sebelum mengambil Kebijakan,” intruksinya.

Sebelumnya Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri melaporkan langkah antisipasi dalam menghadapi bonus demografi yang berkaitan dengan angkatan kerja, pengangguran dan lapangan kerja.

Ia juga menyinggung masalah defisit neraca pembayaran dan makin kompetitifnya tingkat persaingan global yang berdampak pada perekonomian dunia termasuk Indonesia.

Rakornas yang bertajuk “Sinergi untuk Indonesia Maju” ini, dihadiri oleh Gubernur, Bupati/Walikota dari seluruh Indonesia, bersama seluruh jajaran Forkopimda yang bertujuan untuk menyamakan visi pembangunan 2020 – 2024 Pemerintah Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Hadir mendampingi Wapres Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar, Masduki Baidlowi, Maskuri Abdillah dan Sholahudin Al Aiyub ( Imam

Pos terkait

Tinggalkan Balasan