PROGRAM BSPS DESA MOJOTENGAH TETAP BERJALAN

  • Whatsapp

JOMBANG TKTNEWS.net. – Penyelenggaraan kawasan permukiman di Desa Mojotengah Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur.

Hal ini dilakukan guna mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai bentuk lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung kehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan rencana Sigit saat menjadi Kepala Desa saat itu, karena Desa Mojotengah adalah kawasan permukiman yang bisa dikatakan padat penduduknya dan banyak penduduk yang kurang mampu .

Selasa (24/1


Menurut Mantan Kepala Desa Mojotengah Sigit Wicaksono,”menyampaikan bahwa Pembangunan bedah rumah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur .

Serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu ,”


Ditamb

Dirinya juga menyampaikan rasa terima kasih pada Hjh Sadarestuwati anggota DPR RI yang sudah menjembadani adanya program tersebut,” Ungkapnya.


Menurut koordinator pendamping saat di rumah kediaman Mantan Kepala Desa Mojotengah mengatakan,” Desa Mojotengah mendapatkan alokasi 94 PB yg berbentuk bantuan PKRS BSPS NAHP .

Progres sampai hari ini sudah mencapai 90% pelaksanaan dilapangan terkoordinasi dan terpadu.,” Jelas Maria Christma, Spd


Program Perumahan dan permukiman diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Karena rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan.

Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswuadayaan masyarakat. (Sgt)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan