Kejari Sidoarjo Ingatkan Pemkab Jangan Ada Penyelewengan Dana Covid 19

  • Whatsapp

Sidoarjo TKTNews net – Kejaksaan Negeri Sidoarjo (Kejari) mengatakan bahwa potensi penyelewengan dalam penggunaan anggaran covid-19 mengelola Rp 114 M pasti ada.

Untuk itu, Kejari meminta kepada jajaran Pemkab sampai ke Desa untuk menggunakan dana bantuan covid-19 secara optimal untuk membantu masayarakat Sidoarjo.

“Potensi penyelewengan pasti ada, ingat korupsi di saat keadaan darurat begini, pelakunya bisa diancam hukuman mati,” kata Idham Cholid Kasi Intel Kejari Sidoarjo saat di temui wartawan, Jumat, (17/4/2020).

Seperti yang diketahui, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 hingga mencapai Rp 144,3 miliar. Dana tersebut berasal dari konversi penggunaan Dana dari berbagai dinas Sidoarjo yang prioritas penggunaannya masih bisa ditangguhkan.

Di satu sisi, anggaran dana sebesar Rp 144,3 ini menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya memperbaiki dan mengelola wabah corona di Sidoarjo yang sudah sangat masif.

Namun, Kejari mewanti-wanti karena jumlah dana yang dikucurkan menimbulkan kemungkinan akan disalahgunakan atau dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Inilah Pemkab Sidoarjo yang benar-benar hadir di masyarakat, ingat dana sebegitu besar yang harus digunakan dengan transparansi, akuntabel, dan jangan pernah ada anggaran anggaran ganda,” kata Idham

Idham menambahkan, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan alokasi dana Covid-19 harus menggunakan anggaran tersebut dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Biar tidak ada masalah hukum dikemudian hari.

Diperoleh dari jumlah, menurut anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disetujui,

• BPBD Rp 1.987.354.600
• Kominfo Rp 659.587.675
• Dinas Kesehatan Rp 43.115.058.088
• Disperindag Rp 3.992.805.000
• Kesbang. Rp 56.000.000
• Satpol PP. Rp. 5.553.780.000
• Dinas Sosial. Rp 45.162.100.000
• Dinas P2CKTR. Rp 343.500.000
• RSUD. Rp 9.407.059.000
• Kecamatan. Rp. 2.421.500.000
• Dinas Perikanan. Rp 108.339.000
• DLHK. Rp. 834.350.000
• Dinas Perhubungan. Rp. 715.991.200 (Cdr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan