Di Bentuknya Relawan Dan Posko Covid Di Desa, DPC Gerindra Sidoarjo Menilai Itu Belum Optimal

  • Whatsapp

Sidoarjo TKTNews net – Hingga hari ke 7 atau sepekan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sidoarjo, termasuk di bentuknya relawan dan posko covid di setiap desa, di anggap belum berjalan secara optimal dalam menekan angka infeksi virus corona di kota delta.

Sekretaris DPC partai Gerindra Sidoarjo, Sujayadi melihat masih cukup banyaknya kelemahan yang ada dalam penerapan PSBB ini. “Masih banyak yang harus dibenahi,” ujarnya saat ditemui Selasa (05/05/2020) sore tadi.

Jika melihat peningkatan angka statistik jumlah warga terdampak Covid-19 dalam sepekan terakhir, menurutnya masih cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah penambahan jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih berada di kisaran 15%.

“Komparasinya dengan awal PSBB lalu kalau tidak salah ada 192 PDP,  sekarang sudah 205 orang. Yang positif peningkatannya malah diatas 30%. Kalau 28 April lalu ada 92 orang, sekarang sudah 119 orang lho,” jelasnya.

Menurutnya, perkembangan angka warga terdampak secara medis ini justru sangat mengkhawatirkan. Kalau hal ini tidak segera disikapi dengan sebuah langkah tegas, bisa jadi progres negatifnya justru akan semakin meningkat.

“Yang saya khawatirkan, kalau PSBB kali ini dianggap belum berhasil maka akan diperpanjang untuk satu periode atau 14 hari lagi. Coba dipikir, apakah tidak akan semakin menyengsarakan rakyat dan menguras uang daerah untuk membiayai kebijakan-kebijakan yang tidak efektif dan efisien seperti ini,” kata Jayadi.

Ia beranggapan, Pemkab Sidoarjo justru lebih menekankan pada langkah-langkah mengatasi dampak ekonomi ketimbang menuntaskan akar masalahnya. “Ini kan sama saja dengan yang sakit tangan tapi yang diobati justru kakinya, di tambah lagi belum jelasnya honor sebagai ganti tenaga para relawan di desa” imbuh politikus muda itu.

Karena itu akan lebih baik jika Pemkab lebih fokus pada upaya penanganan medisnya dulu. Misalnya dengan melakukan tracking orang-orang berpotensi terinfeksi secara efektif. Selanjutnya melakukan isolasi atau karantina terpusat di shelter-shelter yang dikelola pemerintah.

“Pola Isolasi Mandiri sudah jelas-jelas tidak berjalan. Pengawasannya minim. Mereka tak cukup hanya dikirimi nasi kotak 3 kali sehari, tapi harus benar-benar diperhatikan semua aktifitas kesehariannya,” imbuh Jayadi lagi.

Yang lebih ia sesalkan, Pemkab Sidoarjo seakan mengabaikan inisatif dan kepedulian warga untuk membantu proses penanganan Covid-19 itu. Salah satunya menyangkut lokasi Shelter observasi yang dipinjamkan warga secara gratis pada Pemkab Sidoarjo.

“Coba, sampai dimana proses pengajuan peminjaman 10 unit Ruko milik Habib Hidar Asegaff? Di jawabpun belum, apalagi dimanfaatkan. Padahal lokasi itu jelas-jelas akan sangat membantu Pemkab Sidoarjo dalam memutus mata rantai penularan Covid-19,” sergahnya dengan nada tinggi.

Padahal peminjaman itu merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dari kader Partai Gerindra terhadap rakyat dan daerahnya. “Jangan teriak-teriak minta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah, namun aksi nyata warga justru diabaikan dan seakan tidak di hargai,” tandas Jayadi.(Cdr)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan