Ketua Fraksi PKB Berharap Agar Dimasa New Normal Pemerintah Lebih Memperhatikan Ponpes Dan Sekolah.

  • Whatsapp

Mimika,TKTNews net – Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mimika, Milier Kogoya, S.Sos. Berharap Agar Pemerintah Lebih Serius memperhatikan Pesantren dan Sekolah-Sekolah di Masa New Normal , yaitu dalam penanganan Covid-19 untuk Kesiapan Pesantren ataupun sekolah umum menjalankan kehidupan new normal.

Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana Pesantren dan sekolah belum memenuhi standar kesehatan, apalagi protokol Covid-19.

“Pemerintah harus mengalokasikan baik APBN maupun APBD untuk Pondok Pesantren. Sangat penting menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam aktivitas belajar mengajar new normal.

Bagaimana agar para santri maupun pengajar tetap menerapkan protokol kesehatan selama proses belajar mengajar,” papar Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mimika, Milier Kogoya S.Sos, di ruang kerjanya, Jumat 29 Mei 2020.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencontohkan dukungan sarana dan prasarana tersebut antara lain; pusat kesehatan pesantren dan sekolah, alat medis, masker, hand sanitizer, APD, obat-obatan dan vitamin penambah imun.

Kemudian, untuk pesantren, kamar asrama yang memadai sehingga tidak diisi terlalu banyak santri, kamar tidur, kasur, kran tempat wudhu, wastafel portable dan penyemprotan desinfektan.Dalam mendorong terealisasinya alokasi anggaran penanganan Covid-19 untuk Pondok Pesantren dan sekolah.

pihaknya akan berkomunikasi dengan Pemerintah daerah dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 agar hal ini masuk dalam perencanaan anggaran pemerintah daerah.

Milier menilai, selama berlangsungnya wabah Corona, Pesantren dan sekolah-sekolah khususnya yang ada di Timika cukup mengalami dampak signifikan. Santri dipulangkan sementara siswa-siswi tidak bersekolah seperti biasanya. sementara itu tidak semua Wali Santri/murid memiliki kemampuan dalam membayar iuran bulanan bahkan sebagian orang tua wali murid ada yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).”

Di satu sisi Pondok Pesantren ataupun sekolah tidak bisa memaksakan agar santri-santri membayar iuran bulanan, sementara disisi lain sekolah harus tetap memberi penghidupan bagi para Pengajar.

“Kondisi ini perlu mendapat perhatian Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana sekolah harus memerlukan bantuan secara ekonomi, anggaran untuk operasional dan para pengajar yang tetap melakukan aktivitas mengajar”, lanjut Milier.”

Lalu yang tidak kalah penting, lanjutnya, sosialisasi atau panduan teknis dari Pemerintah mengenai bagaimana menerapkan ‘New normal’ dalam proses belajar mengajar di Pondok Pesantren ataupun di sekolah-sekolah umum. Apa saja yang boleh, dan tidak boleh dilakukan sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 Di Mimika.(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan