Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur Kunker Ke Pemkab Situbondo Warning Penyaluran Bansos.

  • Whatsapp

Situbondo TKTNews.net – Bupati Situbondo H Dadang Wigiarto SH menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur terkait monitoring penyaluran dana jaring pengaman sosial yang bersumber dari Anggaran Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur di ruang Intellegence (IR) aula lantai dua Pemkab Situbondo, Jum’at (26/06/20).

Turut serta dalam kunker ini, Ketua rombongan Komisi E DPRD Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim, Bpk Alwi.

Ketua rombongan Komisi E DPR Provinsi Jatim, Zeiniye S Ag M Ag pada kesempatan tersebut menjelaskan, anggaran program jaring pengaman sosial Provinsi Jatim, baik yang sifatnya bantuan sembako dalam bentuk uang Rp 200 ribu, kemudian top up PKH sebesar Rp 100 ribu. 

” Alhamdulillah untuk Kabupaten Situbondo untuk kedua bantuan tersebut tidak ada kendala yang signifikan, “jelasnya. 

Sambung Zeiniye, tadi ada penyampaian oleh bapak bupati, kenapa pelaksanaannya agak terlambat. Karena ada revisi data yang mana penerima manfaat JPS ini karena Pemkab Situbondo mempunyai data DTD AKP.

” Jadi data penerima ada penyandingan antara DTD AKP dengan data penerima BLT, BST, BPNT, maka tidak akan menerima bantuan JPS dengan penerima bantuan lainnya seperti Penerima BLT, BST, BPNT dan PKH, “katanya. 

Lebih lanjut Zeiniye menjelaskan, untuk penggunaannya menggunakan Simpeka, kemudian dari 2293 penerima top up PKH di 2 Kecamatan dan 4 kelurahan. 

” Alhamdulillah sudah terlaksana walaupun masih belum 100%, jadi hampir ada 200 penerima yang memang masih belum terlaksana karena kendalanya penerima tidak hadir. Maka untuk mengetahui koneksi atau sinergitas top up PKH dengan E-Warung itu bersinergi dalam hal ini penyediaan bahan bakunya, bagaimana realisasinya top up PKH ini bisa juga dalam bentuk sembako, “jelasnya. 

Zeiniye menegaskan, bahwa kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jatim selain kontrol penggunaan bantuan JPS juga menindak lanjuti harapan Bupati utamanya dalam tracing percepatan Covid-19 ada inisiasi untuk peminjaman mobil PCR yang kita dukung bersama. 

Kata dia, sehingga Pemkab Situbondo tidak hanya menggantungkan pada posisi rapid test dan test swab saja. Sebab, pada test swab itu normalnya 7 hari baru dapat diketahui hasil swabnya sehingga tracing cepat ini bisa dilakukan. Kami juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19, 

“ Terus terang ini sangat luar biasa, proses penanganannya serta antisipasi, promotif, preventif di Kabupaten Situbondo walaupun masih masuk kawasan zona merah yang masih beresiko tinggi terhadap penyebaran virus Covid-19, “tegasnya. 

Ditambahkan Zeiniye, masih ada anggaran di Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum diserap khususnya untuk penanganan recovery pasca Covid-19. Khususnya menuju New Normal ini, untuk pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk Kabupaten Situbondo yang disiapkan oleh Pemrov Jatim.

” Lebih spesifik anggaran ini, diperuntukkan bagi yang benar – benar terdampak Covid-19, “ungkapnya.

Sementara itu Bupati Situondo H Dadang Wigiarto SH mengatakan saat ini semua bantuan baik dari pusat, Provinsi hingga Pemerintah Daerah belum tersingkronisasi dengan baik.

“ Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Situbondo membangun sinergitas terhadap semua bantuan-bantuan, baik dari Kemensos, Kemendes dari Provinsi dan Pemkab Situbondo berkolaborasi. Sehingga tidak terjadi gejolak akibat kesenjangan terhadap kebijakan dari masing-masing Kementerian dan kami rasa masih belum tersinkronisasi dengan baik, ” katanya.(Reporter Imam )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan