HEARING DPRD TULUNGAGUNG, SEKDA SEGERA TERTIBKAN PENYALURAN BPNT

  • Whatsapp

Tulungagung TKTNews net – Permohonan hearing Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) CAKRA Kepada DPRD Tulungagung berkaitan dengan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) akhirnya dikabulkan, Kamis (16/7/2020).

Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dalam hearing tersebut menyatakan kesepakatannya atas kesanggupan Sekda Tulungagung, Drs Sukaji MSi, dalam menertibkan penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).

Penertiban rencananya dilakukan setelah Pemkab Tulungagung mendatangkan Kementerian Sosial RI ke Tulungagung dalam waktu dekat.

“Kami berharap penyelesaianya tidak rumit. Biasanya aksesorisnya yang menjadi rumit. Perlu harmonisasi dan komunikasi,” ujarnya saat memimpin hearing.

Marsono berharap, selain dapat terselesaikan, para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Tulungagung mendapat hak kemudahan serta pelayanan.

Sebelumnya, Sekda Tulungagung, Sukaji, menandaskan akan segera melakukan penertiban penyaluran BPNT yang dipermasalahkan sejumlah pihak.

“Kami akan kumpulkan mulai agen sampai supplier dalam penertiban penyaluran BPNT ini,” tegasnya.

Dia mengakui meski ada kekurangan, namun dalam pelaksanaan penyaluran BPNT kedepan harus ada perbaikan.

Bahkan disebutkannya Pemkab Tulungagung akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial RI untuk kejelasan dalam menjalankan program itu.

“Kami bekerja untuk kepentingan yang sama yakni KPM sesuai aturan yang ada,” tuturnya.

Sukaji yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi (Timkor) BPNT Kabupaten Tulungagung membantah adanya praktik pemaketan dalam penyaluran BPNT pada KPM.

“Tidak ada pemaketan. Juga tidak ada pengebirian,” tandasnya lagi.

Sementara itu, Ketua LSM Cakra, Totok, dalam hearing mengungkapkan ada praktik pengebirian KPM dalam program BPNT. KPM tidak diberi kebebasan dalam menentukan komoditas pangan yang akan dibelinya karena ada pemaketan komoditas.

“Sesuai yang ada di lapangan pokok masalahnya ada pengebirian KPM yang harus menerima paketan. Harganya pun sudah dipatok dan tidak sesuai dengan harga pasar,” ujarnya.

Sujarwo salah seorang KPM yang hadir di kantor dewan membenarkan ucapan Totok. Ia mengaku tidak diberi kebebasan dalam membeli komoditas pangan saat mendapat pencairan BPNT.

“KPM yang diberi kebebasan untuk membelanjakan Rp 200 ribu tetapi tidak merasakannya. Waktu belanja pun ditentukan dan dilokalisir,” katanya.

Hadir dalam hearing tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Suyanto, Polres Tulungagung sebagai anggota Timkor BPNT serta Bulog Tulungagung dan BNI Tulungagung. (Red/ss)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan