Waka Timur, KPH Jombang Lakukan Giat Controlled Wood Dan Konsultasi Publik

  • Whatsapp

Jombang TKTNews.net. – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang melakukan kegiatan Konsultasi Publik Forest Stewardship Council (FSC) Controlled Wood yang kedua, bertempat di Aula wana wisata Sumberboto Desa Japanan Kecamatan Mojowarno, setelah melakukan hal yang sama di kantor Perum Perhutani KPH Jombang (Gedung Tectona) rabu kemarin.

. Konsultasi publik ini yang kedua kalinya banyak memperoleh masukan, tanggapan dan saran dari semua Stakeholder yang berhubungan langsung dengan Perhutani khususnya KPH Jombang tentang pengelolaan hutan yang dilakukan terkait dengan hak-hak dan kepentingan mereka yang hidup di sekitar kawasan hutan, termasuk tata cara kerja dilapangan agar bisa jalan Kamis (13/08/2020)

Kegiatan kali ini diikuti 11(sebelas) Kepala Desa dari 4 (empat) Forkopimcam yakni, Kecamatan Wonosalam, Mojoagung, Mojowarno, dan Trowulan Mojokerto serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Media, dan Tokoh masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Perhutani BKPH Jabung dan Gedangan.

Dalam penerapan sistem  FSC Controlled Wood masyarakat desa hutan memiliki hak-hak dan komitmen perusahaan yaitu (1) tidak kayu ilegal, (2) tidak melanggar hak-hak sipil dan tradisional, (3) tidak berasal dari hutan yang bernilai konservasi tinggi, (4) tidak dari kawasan yang dikonversi dari hutan alam atau ekosistem berkayu lainnya menjadi hutan tanaman atau penggunaan non kehutanan, dan (5) tidak berasal dari tanaman hasil rekayasa genetik.

Wakil Administratur Perhutani KPH Jombang timur Mulyana saat dikonfirmasi TKTnews.net. setelah acara berakhir meyampaikan,” Konsultasi publik cControlled Wood  ini merupakan langkah maju bagi Perum Perhutani menuju keterbukaan publik, Sumbang saran yang sifatnya membangun hutan lebih baik dan tidak bertentangan dengan aturan, akan selalu ditindaklanjuti, kemudian terkait hutan lindung hanya boleh ditanami jenis buah tanpa mengurangi tanaman pokok,

Masih dari Waka timur,” Bahwa seluruh tebangan yang ada di KPH Jombang legalitasnya ada, pengesahannya jelas, letaknya jelas, bisa dilacak sampai pedagang kayu, karena dalam batang per batang sudah ada identitas, dan identifikasi dari lokasi DIVRE mana, KPH mana, BKPH mana sampai petak mana, sehingga seluruh hasil produksi yang dihasilkan dari KPH Jombang adalah legal dan KPH Jombang tidak akan, dan tidak boleh melakukan illegal logging,” Tandasnya.(Reporter Jit)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan