KPU Kota Probolinggo Ajukan Hibah Nontahapan Rp 2 Miliar

  • Whatsapp

PROBOLINGGO
KANIGARAN, TKTNews Net Sejauh ini KPU Kota Probolinggo belum secara resmi mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Namun, KPU memperkirakan kebutuhan anggarannya akan jauh lebih besar dibanding Pilkada 2018.

Perkiraan ini muncul karena dalam beberapa komponen biaya naik signifikan. “Anggaran Pilkada berikutnya kami masih mengacu pada 2023. Masih proses untuk penghitungan kebutuhan anggarannya. Tetapi, perkiraan lebih tinggi dibandingkan anggaran Pilkada 2018,” ujar Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri, kemarin.

Salah satu komponen yang anggarannya cukup besar honor petugas. Bisa mencapai 80 persen dari total anggaran. “Honor PPK pada 2018 per bulan Rp 1,8 juta. Sekarang sudah Rp 2 juta. Maka estimasi biaya juga bisa lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Pada Pilkada 2018, KPU mengajukan anggaran Rp 14 miliar, tapi hanya disetujui Rp 11,8 miliar. Namun, saat itu ada sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Rp 1 miliar. “Adanya silpa ini karena saat penyusunan proyeksi anggaran diasumsikan akan ada empat calon dari partai politik dan satu independen. Ternyata yang muncul ada tiga calon dari parpol dan satu independen. Meski yang mendaftar untuk calon independen ada dua pasangan,” jelasnya.

Di sisi lain, KPU berencana mengajukan anggaran hibah nontahapan sekitar Rp 2 miliar. Anggaran ini akan digunakan untuk kegiatan KPU, seperti pemutakhiran pemilih serta sosialisasi partisipasi pemilih. “Sekarang masih dalam tahap evaluasi di KPU RI dan Inspektorat KPU RI,” ujar Hudri usai rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Kota Probolinggo, kemarin.

Menurutnya, nontahapan ini tetap penting untuk dianggarkan. Salah satunya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum atau pilkada. “Pilkada kemarin (2018) partisipasi 85 persen lebih, sedangkan target nasional 77 persen. Angka partisipasi ini yang perlu terus dipertahankan. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi kepada calon pemilih,” jelasnya. Ia mengaku, telah berkoordinasi dengan pemkot.

Terpisah, Ketua Komisi II DPRD Sibro Malisi mengatakan, langkah KPU mengajukan hibah nontahapan saat ini sudah tepat. Mengingat, KUA-PPAS APBD 2021 belum dibahas.

“Kalau dari segi kemampuan anggaran sebenarnya cukup. Kota Probolinggo memiliki APBD Rp 1 triliun lebih dengan defisit Rp 100 miliar. Silpa sekitar Rp 169 miliar. Jika defisit ini ditutup dengan silpa, masih ada sisa anggaran Rp 69 miliar. Bukan tidak mungkin hibah ini tidak disetujui. Namun, yang pasti di sini eksekutornya tetap wali kota,” ujarnya. (Agus)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan